BBM - SUBSIDI = SENGSARA

Kebijakan pemerintah pusat dibawah duet kepemimpinan SBY-JK yang berencana hendak menaikkan kembali harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat ini (akhir Mei atau awal Juni) merupakan sebuah kebijakan yang sama sekali sangat tidak populer. Bagaimana tidak, ditengah himpitan krisis ekonomi yang masih melanda penduduk negeri ini, keputusan untuk segera menaikkan kembali harga jual BBM bersubsidi bagaikan halilintar di siang bolong.

Bagi sebagian besar rakyat Indonesia, jangankan berpikir untuk menutupi kebutuhan pokok yang akan semakin mahal biayanya sebagai dampak dari kenaikan BBM, bahkan untuk mencukupi kebutuhan hidup Pra-Pengurangan Subsidi BBM saat ini saja sungguh telah menjadi beban yang sangat luar biasa. Tak satupun diantara mereka yang mampu membayangkan kondisinya nanti, terkecuali pemerintah dan para pakar minyak bumi yang sepakat terhadap pengurangan subsidi itu yang mampu tersenyum dengan bayangan bahwa keuangan negara (APBN) dapat diselamatkan oleh karena pengurangan subsidi tersebut, sementara ribuan dan bahkan jutaan rakyat negeri ini akan semakin terkapar merenungi nasib yang kian tak menentu.

Alasan Demi Penghematan APBN yang seringkali disosialisasikan pemerintah terkait pengurang subsidi BBM ini, meskipun kelihatannya logis, namun tetap saja dipandang sebagai sebuah alasan yang seakan-akan dibuat demi menutupi krisis manajemen (kegagalan dalam pengelolaan) negara oleh pemerintah Republik Indonesia dibawah komando SBY-JK.

Penghematan yang akhir-akhir ini sering didengungkan sesungguhnya bagi mereka para Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan para Pejabat serta Apatur Negara lainnya memang merupakan sebuah barang baru dan langka yang mereka anggap sebagai dewa penyelamat bagi kelangsungan pengelolaan keuangan negara. Satu hal yang mereka lupakan, bahwa sejak jauh-jauh hari sebagian besar rakyat Indonesia telah melakukan penghematan tanpa diminta mengingat tak ada lagi materi yang bisa mereka sia-siakan. Jauh berbeda dengan para Pejabat Negara disetiap Level yang gemar menikmati fasilitas negara semacam tamasya ke luar negeri (studi banding), mobil mewah plat merah, rumah mewah, tunjangan-tunjangan, dan lain-lain, yang kesemuanya itu dibayar oleh rakyat melalui Pajak.